JAKARTA — Sekitar 100 orang dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Kehutanan RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Massa menyampaikan aspirasi terkait kepastian akses hak kelola dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Mereka juga membawa sejumlah spanduk dan poster serta menggunakan pengeras suara dalam menyampaikan tuntutannya.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Kementerian Kehutanan melakukan pengecekan lapangan serta inventarisasi dan verifikasi terkait status aset Perum Perhutani di kawasan KHDPK. Massa juga meminta agar perubahan luasan, fungsi, maupun peruntukan KHDPK dilakukan secara transparan dan tidak mengurangi akses masyarakat terhadap kawasan yang menjadi sumber penghidupan mereka.
Sekitar pukul 09.55 WIB, sebanyak 17 perwakilan massa diterima oleh sejumlah perwakilan Kementerian Kehutanan untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog.
Pihak Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa RPKHDPK 2026–2035 baru disahkan dan akan disosialisasikan kepada publik. Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi bahan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan aspirasi terkait KHDPK.
Kementerian juga menyampaikan bahwa aset secara umum masih berada di Perum Perhutani, namun dapat dikerjasamakan. Aspirasi AP2SI Jawa Barat akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, termasuk melalui pengecekan lapangan.
Pertemuan berakhir sekitar pukul 11.20 WIB. Selanjutnya, pada pukul 11.45 WIB, aksi di depan Kementerian Kehutanan dinyatakan selesai dan massa bergerak dengan berjalan kaki menuju Gedung DPR RI untuk melanjutkan penyampaian aspirasi.
Pantauan warta otonomi, kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.
Pewarta: Yosef
