RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TERHADAP 4(EMPAT) BUAH RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN 2019

PARIGI – wartaotonomi.com

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran, perihal 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pangandaran 2019 diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (27/11/2019).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ucup Supriatna mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf c UU No.12 Tahun 2011, pasal 239 ayat (7) UU No.23 Tahun 2014, dan pasal 16 ayat (5) Permendagri No.80 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa DPRD ataupun kepala daerah dapat mengajukan Raperda diluar program pembentukan Perda yang telah ditetapkan. Berikut adalah 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran:
1. Raperda tentang PD BPR BKP Desa Pangandaran dan PD BPR BKP Desa Cijulang.
2. Raperda tentang PDAM Kabupaten Pangandaran.
3. Raperda atas perubahan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan;
4. Raperda atas perubahan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang retribusi pelayanan kesehatan.
Setelah mendengarkan penjelasan Bupati tentang 4 (Empat) buah Raperda tersebut, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda tersebut dan medapatkan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
Fraksi Kerja (Keadilan Indonesia Raya) DPRD Kabupaten Pangandaran yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Kerja H. Endang Ahmad Hidayat mengatakan, secara umum menyetujui atas 4 (Empat) buah Raperda tersebut serta sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa kriteria utama yang paling mendasar agar pajak daerah dan retribusi daerah sejalan dengan arti atau hakekat sebenarnya dari pungutan tersebut, adalah diupayakan untu kesejahtetaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Bahwa retribusi harus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
3. Harus benar-benar dicermati agar tarif retribusi seharusnya untuk menutup biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum.
4. Karena hal ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, maka jangan sampai pengenaan pajak atau retribusi tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh daerah. 
Fraksi Persatuan DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum tentang 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran, menyetujui serta dibahas pada tahap selanjutnya.
Namun sebelum Fraksi kami mengakhiri pemandangan umum ini, Ketua Fraksi Persatuan H. Asikin menyampaikan saran dan pendapat sebagai berikut:
1. Meminta pemerintah untuk menyiapkan landasan yuridis, hal ini dibutuhkan guna menetralisir waktu antara Perda dan pelaksanaan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang, apalagi dilihat dari PT. Bank BPR dituntut untuk ikut serta membuka potensi kepiawaiannya dalam mengelola UMKM yang lebih baik pada masa yang akan datang.
2. Untuk mewujudkan BUMD yang maju dan berkembang, maka BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Daerah BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang harus menjalin komunikasi yang sebaik-baiknya dengan seluruh stake holder yang ada di Kabupaten Pangandaran, baik dari unsur Pemerintah Daerah (OPD) maupun DPRD Kabupaten Pangandaran.
3. Sebagaimana disampaikan saudara bupati dalam penjelasan atas Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran, bahwa Raperda ini merupakan pengaturan organ dan kelembagaan PDAM Pangandaran yang sebelumnya masih oleh Kabupaten Ciamis, sehingga dipandang perlu secepatnya Raperda ini diterbitkan.
4. Perubahan atas Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi pemakain kekayaan daerah ini diharapkan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangandaran kedepannya, juga mengharapkan jika Raperda ini menjadi Perda dan ketika diterapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
5. Agar pihak Dinas Kesehatan tetap memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan senyum dan santun tanpa diskriminatif terhadap warga lainnya. Julukan tidak simpatik terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas yang dikelola oleh pemerintah sudah biasa kita dengar seperti tidak ramah, diskriminatif, pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan lain sebagainya, ini menjadi bahan gambaran kita untuk persiapan dibukanya rumah sakit. Semoga hal-hal tersebut tidak terdengar ketika rumah sakit sudah mulai dibuka.
Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum tentang 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang, hendaknya dalam materi muatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang status pendirian dan pengelolaan BPR BKPD hendaknya di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Dalam pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran hendaknya dalam materi muatan peraturan daerah mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Pangandaran Haer, mengatakan setuju tentang 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum tentang 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, disampaikan bahwa mengawali pandangan umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pangandaran, berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf c UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 239 ayat (7) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 16 ayat (5) Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda diluar program pembentukan Perda yang telah ditetapkan.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pangandaran Hamdi menyampaikan, dari 4 (Empat) buah Raperda tadi kami Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pangandaran memandang Raperda tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pangandaran menerima dan menyetujui untuk dibahas pada tahap berikutnya.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pangandaran H. Jajang Mustofa, berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf c UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 239 ayat (7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 16 ayat (5) Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mengatur bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda di luar program pembentukan Perda yang telah ditetapkan.
Dari 4 (Empat) buah Raperda tadi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Bupati Pangandaran, maka kami Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran menerima dan menyetujui untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Demikian pandangan umum Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2019. 
Hadir dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap 4 (Empat) buah Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Adang Hadari, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Forkopimda Kabupaten Pangandaran, Para Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan, Para Camat, Kepala Bidang SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta tamu undangan lainnya. (Yudhi’s/Humas DPRD Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s