Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sumut Soal Sekda Non Aktif Budi Utari Keluar, Gubsu Rekomendasi Walkot Siantar Jatuhkan Sanksi

PEMATANGSIANTAR – WARTA OTONOMI 

Perseteruan antara Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Dengan Sekda Non aktif Budi Utari semakin memanas.Bahkan Gubernur Sumatera utara Edy Rahmayadi pun merekomendasi  agar Walikota menjatuhkan sanksi terhadap Budi Utari sesuai PP nomor 53 Tahun 2010.

SEKDA SIANTAR
Foto : Sekda non aktif Budi Utari

Rekomendasi Gubsu ini terkuak seiring dengan keluarnya hasil pemeriksaan Inspektorat Sumut terhadap Budi Utari, yang sebelumnya telah di nonaktifkan Walikota karena diduga telah bertindak melebihi wewenangnya. 

Demikian disebutkan Farhan  selaku Kabid Perencanaan dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Siantar (BKD) bersama Kaban Zainal Siahaan didampingi Kabag Humas  dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Siantar  M Hamam Sholeh,  pada konperensi pers yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar, Minggu (10/11/2019) di Cafe Cangkir Jalan Maluku.

Farhan menyatakan konperensi pers ini dirasa perlu dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar dan meluruskan sejumlah informasi yang berkembang dimedia cetak dan media online, karena tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran terkait Budi Utari pasca diperiksa dua hari lalu, Jumat (8/10/2019).

WALKOT SIANTAR
Foto : Walikota Pematangsiantar Hefriansyah

Berikut ini siaran pers yang disampaikan Badan Kepegawaian Daerah  Kota Siantar :

1. Bahwa saudara Budi Utari AP selaku Sekda nonaktif benar telah hadir dan diperiksa oleh Walikota Pematangsiantar selaku atasan langsung yang bersangkutan pada tanggal 8 November 2019 Pukul 15.00 WIB terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS berdasarkan ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Karena dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya adalah masuk dalam kategori berat, maka yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama tahapan pemeriksaan berlangsung. Dan hal ini dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Adapun dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah karena yang bersangkutan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 4 angka 1) dan perbuatan yang menghambat tugas kedinasan (Pasal 4 angka 11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil LHP Inspektorat Provinsi yang menunjukkan bahwa memang benar adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Sdr. Budi Utari AP.

3. Terkait dengan rekomendasi KASN. Informasi yang selama ini berkembang seolah-olah Sdr Budi Utari dikembalikan dalam jabatan Sekda dan menganulir hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi. Informasi ini sangat keliru dan menyesatkan. Kesimpulan Rekomendasi KASN adalah satu kesatuan yang utuh, dimana Sdr. Budi Utari dikembalikan dalam jabatannya sebagai Sekda, untuk selanjutnya diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Pemeriksaan disiplin PNS secara formil harus secara jelas dilaksanakan oleh Wali Kota selaku atasan langsung ybs. 

Secara substansi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh yang bersangkutan telah dibuktikan oleh Inspektorat Provinsi,namun secara prosedur untuk menghukum yang bersangkutan karena pelanggaran harus melalui pemeriksaan disiplin PNS.

4. Adapun pernyataan yang bersangkutan terkait surat panggilan yang tidak secara detail menjelaskan kesalahan yang bersangkutan dan menyatakan bahwa surat panggilan itu keliru dan harus diperbaiki,karena tidak sesuai dengan ketentuan Perka BKN Nomor 21 tahun 2010. Hal itu tidak benar. Surat panggilan sudah menjelaskan Pasal yang menunjuk dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh nya. 

Adapun contoh surat panggilan yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan dari instansi lain bukanlan contoh surat panggilan pemeriksaan disiplin PNS, melainkan surat panggilan untuk pemeriksaan di Lingkungan Kepolisian RI. Pemeriksaan disiplin PNS jelas berbeda dengan pemeriksaan / penyidikan di Kepolisian. Karena payung hukum yang mengatur juga berbeda.

5. Untuk menguji kebenaran satu produk naskah dinas ataupun kebijakan Pejabat Publik termasuk Walikota bukanlah kewenangan yang bersangkutan selaku terperiksa, melainkan kewenangan pengadilan. Hak yang bersangkutan adalah untuk diperiksa dan didengar keterangannya agar informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak menjadi berimbang dengan keterangan dari yang bersangkutan. Haknya juga untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan selama pemeriksaan. Dan hak tersebut dilindungi UU. Namun juga hak Walikota selaku atasan langsung yang bersangkutan untuk memeriksa yang bersangkutan selaku bawahannya. Karena pemeriksaan yang bersangkutan tidaklah bersifat berdiri sendiri. Pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Saudara Budi Utari berbentuk rangkaian pemeriksaan karena juga dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui substansi pemeriksaan.

6. Terkait substansi pemeriksaan yang tidak dijawab oleh Sdr Budi Utari, Walikota sudah melaksanakan tugasnya untuk menanyakan hal-hal yang menjadi dasar dugaan pelanggaran disiplin dari yang bersangkutan. Ada 17 pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan hanya empat pertanyaan yang dijawab oleh yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan bersikeras meminta kepada Walikota untuk memperbaiki panggilan.

Perlu diketahui bahwa panggilan pemeriksaan Disiplin PNS hanya ada dua kali berdasarkan ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010. Pada panggilan I saudara Budi Utari tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit. Dan pada panggilan II ini yang bersangkutan hadir namun menyatakan tidak mau diperiksa dengan alasan meminta surat panggilan diperbaiki. 

Farhan menyatakan, pemanggilan terhadap Budi Utari telah sesuai dengan amanah PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN dan Peraturan BKN nomor 21 tahun 2010. Sebab, pada surat panggilan, telah diterakan pasal yang diduga dilanggar oleh Budi Utari.

Jika yang bersangkutan merasa sebagai seorang ASN yang loyal terhadap atasannya dan mengaku kooperatif, mengapa yang bersangkutan tidak menyampaikan keberatannya atas surat panggilan pada saat panggilan tersebut diterimanya. Karena dalam pemeriksaan disiplin ASN,ada tenggat waktu yang diberikan antara Panggilan I dan Panggilan II agar ASN yang bersangkutan bisa mempersiapkan diri untuk pemeriksaan.

7. Terkait keberatan Sdr. Budi Utari AP atas HP yang ditahan oleh ajudan Walikota. Hal tersebut adalah untuk tertib pemeriksaan. Karena pemeriksaan disiplin ASN bersifat tertutup.

8. Terkait pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan tidak menandatangani BAP, hal itu tegas diatur dalam ketentuan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN, bahwa meskipun terperiksa tidak menandatangani BAP, maka BAP tersebut tetap bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Selain itu, jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu adalah sesuatu yang diberikan. Maka jika si pemberi amanah ingin menarik amanah itu, adalah keharusan bagi si penerima amanah untuk menyerahkannya. Karena mungkin si pemberi amanah merasa si penerima amanah tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan olehnya. Dan mungkin ada orang lain yang lebih baik jika menerima amanah itu,” tukas Kepala BKD Zainal Siahaan.

Masih menurut keterangan BKD, dua hari lalu,persisnya Jumat (08/11/2019), Walikota Siantar, Hefriansyah melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Siantar non-aktif, Budi Utari ,terkait dugaan penyalagunaan wewenang yang disinyalir dilakukan oleh Sekda non-aktif tersebut.

Hanya saja, saat pemeriksaan berlangsung, dari 17 pertanyaan yang diajukan, Budi Utari hanya menjawab 4 pertanyaan. Itupun yang dijawab, hanya pertanyaan yang sifatnya normatif. “Hanya pertanyaan normatif yang dijawab,” ucap Hammam Sholeh, pada kesempatan konperensi pers tersebut.

Sedangkan pertanyaan yang sifatnya berhubungan dengan subtansi permasalahan, yakni, berupa dugaan penyalagunaan wewenang, disebut sama sekali tidak dijawab Sekda Siantar non-aktif tersebut.

Sementara itu dari pemeriksaan Inspektorat Sumut, Farhan mengungkap sejumlah pelanggaran yang dilakukan Budi Utari. 

1. Melampaui kewenangan, dengan memindahkan surat persetujuan pindah ASN golongan empat. Padahal, pemindahan ASN golongan empat bukan kewenangan Sekda,akan tetapi Walikota.

2.Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik tentang koordinator pengelola keuangan dan ketua TAPD terkait kegagalan P-APBD 2018.

3. Tidak transparan dalam seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah, bahwa Budi sebagai ketua panita tidak mencantumkan umur dalam seleksi itu.

4. Telah melakukan tindakan melebihi kewenangan dengan menandatangani surat penugasan tenaga harian lepas (THL) yang merupakan kewenangan Walikota.Seiring dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Sumut itu, Gubsu merekomendasi Walikota Siantar  menjatuhkan sanksi kepada Sekda Non aktif Budi Utari sesuai PP no.53 tahun 2010.

Sebagaimana diketahui, Sekda non aktif Budi Utari dilantik pada 29 Maret 2018,dan seiring waktu karena disinyalir menyalahgunakan kewenangan ia di non aktifkan Walikota pada 24 September 2019 yang digantikan oleh Plt Sekda Kusdianto yang merupakan Kadis Pariwisata kota Siantar. (Susan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s