RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

PARIGI – WARTA OTONOMI

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Rabu (28/11/2018).

RANCANGAN APDB 2019 (1)

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H.Iwan M. Ridwan, S.Pd., M.Pd menyampaikan, dalam rangka pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, Badan Anggaran DPRD berusaha melaksanakan pembahasan secara maksimal walaupun dengan alokasi waktu yang terbatas, terutama untuk menyesuaikan antara KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 44 ayat (2), bahwa pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat 
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
Selanjutnya Iwan mengatakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 kebijakan pemerintah daerah harus bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Selanjutnya bahwa berdasarkan peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran tentang tata tertib, menegaskan bahwa laporan badan anggaran yang disampaikan pada rapat paripurna, pengambilan keputusan harus mengakomodir pendapat fraksi-fraksi DPRD, oleh karena itu badan anggaran telah melakukan konsultasi dan mengakomodir pendapat fraksi pada rapat sinkronisasi dengan pimpinan fraksi diantaranya sebagai berikut :
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN Plus, Fraksi PKB Plus, Fraksi Golkar, Fraksi PPP dan Fraksi PKS  pada prinsipnya menyetujui terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurana Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ini dihadiri oleh Wakil Bupati Adang Hadari, Sekretaris Daerah Mahmud,  Fokopimda Kabupaten Pangandaran, serta pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten. (Yudhi’s/Humas DPRD Kabupaten Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s