RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGANDARAN TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PARIGI – WARTA OTONOMI 

DPRD PANGANDARAN (1)Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran yang bertugas membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (15/11/2018).

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H. Iwan M. Ridwan , S.Pd., M.Pd menyampaikan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pada setiap daerah diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD, yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD untuk dasar penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019, menuntut penyesuaian dan sinkronisasi antara rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) serta sesuai dengan kondisi riil Kabupaten Pangandaran.

Instrumen sistem pengelolaan keuangan daerah berupa KUA sebagai target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sedangkan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) meliputi urusan prioritas program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan pagu anggaran definitif menurut urusan pemerintahan dan berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Selanjutnya Iwan M. Ridwan mengatakan,  sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta prioritas dan PPAS Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara konprehensif dan berkesinambungan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dengan memperhatikan isu-isu strategis baik pusat dan provinsi, RPJMD, RKPD, maupun target pencapaian indikator makro di Tahun 2019. Sedangkan dari hasil pembahasan yang dilakukan antara TPAD  dan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 menghasilkan beberapa butir kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Skala Prioritas Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada isu-isu yang berkembang di masyarakat.
2. Menyepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran tentang Tata Tertib, menegaskan bahwa Laporan Badan Anggaran yang disampaikan pada Rapat Paripurna, pengambilan keputusan harus mengakomodir pendapat fraksi-fraksi DPRD, oleh karena itu Badan Anggaran telah melakukan konsultasi dan mengakomodir pendapat fraksi pada rapat sinkronisasi dengan pimpinan fraksi. Alhamdulillah seluruh fraksi-fraksi DPRD telah menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Badan Anggaran dan menyetujui terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, untuk itu ditetapkan menjadi KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, pungkas Iwan M. Ridwan.
Hadir dalam Rapat Paripurna ini Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H. Adang Hadari, Sekretaris Daerah serta Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
(Yudhi’s/Humas DPRD Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s