PARIPURNA DPRD PANGANDARAN TENTANG LAPORAN PANSUS VI TERHADAP PEMBAHASAN RAPERDA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KERJASAMA DAERAH

PARIGI – WARTA OTONOMI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kerjasama Daerah, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (15/11/2018).

Dalam penyampaian 2 Raperda tentang BPD dan Kerjasama Daerah, Ketua Pansus VI Asep Noordin mengatakan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu Perda yang disusun sesuai dengan teknis legal drafting atau teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa materi muatan Perda kabupaten/kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda harus direncanakan secara cermat, terpadu, sistematis dan ditempuh melalui prosedur yang dibenarkan oleh perundang-undangan, sehingga Perda dapat dilaksanakan serta mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara efektif dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional.

Lebih lanjut Asep Noordin mengatakan, landasan penyusunan Raperda ini terdiri dari Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan Operasional terdiri dari : 

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2106 tentang pembentukan produk hukum daerah.
5. Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

Hadir dalam Rapat Paripurna ini Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H. Adang Hadari, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan tamu undangan lainnya. (Yudhi’s/Humas DPRD Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s