DPRD KABUPATEN PANGANDARAN MENGGELAR RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Parigi – Warta Otonomi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (15/11/2018). Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari dalam menyampaikan Perda Badan Permusyawaratan Desa mengatakan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengingat Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
dprd (1)
Ketua DPRD Kab. Pangandaran H. Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd sedang menandatangani Perda BPD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

dprd (2)
Ketua DPRD Kab. Pangandaran H. Iwan M. Ridwan, S.Pd., M.Pd bersalaman dengan Wakil Bupati Kab. Pangandaran H. Adang Hadari

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa ini terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kedudukan, Fungsi dan Wewenang, Bab III Hak, Kewajiban dan Larangan, Bab IV Persyaratan, Pengisian, Peresmian dan Pengesahan serta Pemberhentian Anggota BPD, Bab V Masa Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Keuangan, serta Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu, Bab VI Peraturan Tata Tertib, Bab VII Musyawarah, Bab VIII Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga lainnya, Bab IX Ketentuan Peralihan, Bab X Penutup. Adapun jumlah pasal yang mengatur tentang BPD ini keseluruhan nya terdiri dari 33 pasal.
Hadir dalam Rapat Paripurna ini Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Adang Hadari, Sekretaris Daerah, Para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
(Yudhi’s/Humas DPRD Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s