Pengacara James T.A. “Pertanyakan Sikap Ketua PN Cibinong tinjau Kembali PK Diatas PK Perkara Perdata”

CIBINONG – WARTA OTONOMI

Kuasa hukum James T.A Hartono dari Kantor Hukum Ujang Sujai & Putri Rangkuti bersama Timnya datang ke kantor PN Cibinong untuk mempertanyakan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata nomor perkara 292/PL/PDT/2018 kepada Ketua PN Cibinong, Lendriaty Janis, SH, MH terkait perkara tersebut yang diperbolehkannya upaya Peninjauan Kembali (PK) diatas PK.

Kuasa Hukum James T.A dan Praktisi Hukum Tardib Panggabean menandaskan, Persoalannya mengapa Ketua PN Cibinong tersebut dengan sengaja menerima berkas perkara untuk PK diatas PK dari Termohon/Tergugat. Hal itu dianggapnya, sikap Ketua PN Cibinong menunda-nunda terkait kepastian hukum itu sendiri.

Sementara, Ketua PN Cibinong dengan jelas mengetahui adanya Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) RI No.07 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, yaitu tentang pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. Hal itu pula diperkuat dengan Instruksi Ketua MA RI, kepada seluruh Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negai (PN) diseluruh Indonesia, yakni untuk tidak mengirimkan berkas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) II kepada MA RI.

“Yang menjadi pertanyaan dari pihak Kuasa Hukum James TA Hartono, Ketua PN Cibinong sudah mengetahui terkait SEMA 07/2014 tersebut, tapi mengapa berkas perkara PK II masih diterima dari pihak termohon?,”Ujar Tardib panggabean di PN Cibinong, Senin (5/11/2018).

Sebelumnya, James selaku Pemohon upaya hukum PK telah memenangkan kasus perdata tersebut dengan nomor perkara 292/PL/PDT/2018, tentang Perkara PK Perdata antara James T.A. Haryono selaku pemohon dengan termohon Engkos Widjaya beralamat di Jalan Raya Pembangunan nomor 19, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindu Kab Bogor ,dengan luas tanah sekitar 2 hektar lebih yang diputus pada tanggal 5 Juni 2018 lalu.

Salah satu kuasa hukum James R Putri Rangkuti mengatakan, 11 September 2018 kuasa hukum James mengirimkan permohonan pengangkatan sita, kemudian surat permohonan kembali dilayangkan pada 11 Oktober 2018.

“kami sudah mengirimkan permohonan sita, namun justru yang kita dapat sebaliknya dengan keluarnya berkas PK 2 pada tanggal 24 September 2018, Sehingga dengan pemberitahuan itu, permohonan pencabutan terhadap sita eksekusi tidak ada kejelasan, dengan adanya PK 2 yaitu PK diatas PK,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara dalam prakteknya, lanjut kuasa hukum James, bahwa peninjauan kembali (PK) dalam kasus perdata , itu hanya satu kali berdasarkan Surat Edaran MA nomor 7/2014 tentang pengajuan permohonan PK, sedangkan dalam perkara pidana yaitu permohonan PK yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, seharusnya dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10/2009.

Demikian pula Edaran Mahkamah Konstitusi (MK 2017) yang menyebutkan hanya ada satu PK tidak ada tandingannya.

“Mau tidak mau untuk menyikapi PK 2 terhadap putusan PK 1 yang dimenangkan oleh kita. Ke depannya kita harus mengajukan kontrakan memori peninjauan kembali ke dua. Memang kita ingin langkah kita karena PK 2 dianggap tidak ada. Kita meminta PN Cibinong tidak mengirim berkas ke MA.  Karena ini sudah bertentangan pula  dengan edaran Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak boleh ada PK di atas PK. Ini bertentangan dengan konstitusi kita yang menjamin kepastian hukum di negara hukum,” imbuhnya.(zis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s