PEMKOT DEPOK KELUARKAN LARANGAN PAJANG ROKOK

DEPOK – WARTA OTONOMI 

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan surat edaran terkait larangan display penjualan rokok, mengiklankan, dan mempromosikan rokok bagi para pelaku, pengelola, dan penanggung jawab usaha se-Kota Depok.

Pelarangan displai penjualan rokok ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan Surat Edaran bernomor 300/357-Satpol PP kepada pelaku/ pengelola/ penanggungjawab usaha se-Kota Depok per tanggal 19 September 2018. Hari ini, Surat Edaran tersebut resmi dilaksanakan di 374 ritel modern secara serentak.

“Kami meminta agar larangan ini segera dilaksanakan dan dilakukan pengawasan lebih lanjut,” kata Idris dalam surat edaran tersebut.

Berdasarkan aturan itu, setiap orang atau badan yang menjual rokok dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan atau produk tembakau lainnya.

Mereka cukup menunjukkan ada rokok dengan tulisan ‘Di sini tersedia rokok’

Idris berharap larangan ini dapat segera dilaksanakan, dan akan dilakukan pengawasan lebih lanjut terkait hal tersebut di atas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Yayan Arianto mengungkapkan, larangan displai rokok ini tercantum dalam Pasal 13 Perda Nomor 03/ Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi “Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan “di sini tersedia rokok”.

“Kami menjalankan amanah Perda. Saat ini memang baru ritel modern, termasuk minimarket, yang kami jangkau, tetapi nanti bertahap ke depan juga mungkin akan kami kembangkan ke pasar tradisional dan warung-warung kecil,” ujar Yayan.

Lebih lanjut dikatakan Yayan, tujuan dari pelarangan displai rokok ini adalah untuk mencegah anak di bawah umur untuk mengakses rokok atau mulai merokok. Pemkot Depok juga sangat serius dalam pengendalian tembakau. Hal itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga terhindar dari bahaya asap rokok. Di samping itu, melindungi anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran industri rokok dari pengaruh iklan dan promosi rokok.

Sebagaimana diungkapkan di dalam Perda pada Pasal 44, sanksi bagi perorangan adalah sebesar Rp 1 juta dan pidana kurungan selama tujuh hari. Sedangkan bagi badan atau lembaga sebesar Rp 50 juta dan pidana kurungan selama tiga bulan.

“Sanksi ini tidak langsung kami jatuhkan tetapi secara bertahap yakni melalui himbauan atau peringatan selama tiga kali. Jika belum dipatuhi maka sanksi ini akan kami jatuhkan,” pungkasnya. (Zis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s