PARIPURNA DPRD PANGANDARAN TENTANG PENJELASAN LIMA RAPERDA INISIATIF DPRD

PARIGI – WARTA 
DPRD 15.08Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Tahun 2018, dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (1/10/2018).
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noodin mengatakan, berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 14 September 2018 telah ditetapkan 5 (Lima) buah Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2018, diantaranya:
1. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Raperda tentang Kerjasama Daerah.
3. Raperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
5. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Lebih lanjut Asep Noordin menjelaskan, Raperda tentang badan permusyawaratan desa sebagaimana didefinisikan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan di dalam NKRI.
Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang desa, disebutkan bahwa permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
Selanjutnya Raperda tentang kerjasama daerah dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada melalui kerjasama daerah diperlukan regulasi yang mendukung hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menyusun peraturan daerah tentang kerjasama daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama daerah.
Raperda tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat Limbah B3, adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain dan atau lingkungan hidup pada umum nya. Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perijinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mendapatkan kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu DPRD Kabupaten Pangandaran memandang perlu untuk menyusun raperda tentang pengelolaan limbah B3, ujar Asep Noordin.
Sementara itu raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Maka untuk itu dibutuhkan suatu aturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Sedangkan raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta di implementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran perlu untuk melakukan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Pangandaran, sekaligus dilakukan pengkajian dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang dipandang sangat penting dan prioritas untuk direalisasikan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pertanian di Kabupaten Pangandaran, pungkas Asep Noordin.
Hadir dalam Rapat Paripurna ini Bupati Kabupaten Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati H. Adang Hadari, Sekretaris Daerah beserta pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran dan tamu undangan lainnya. (Yudhi’s/Humas DPRD)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s