DPRD PURWOREJO ADAKAN STUDY BANDING KE DPRD PANGANDARAN

PARIGI – WARTA OTONOMI 

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo melakukan study banding ke DPRD Kabupaten Pangandaran, yang diterima oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran di Ruang Badan Musyawarah, Selasa (09/10/2018).

KUNKER (1)Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purworejo menanyakan beberapa hal, diantaranya tentang pokok-pokok pikiran DPRD, perubahan RKPD ditahun berjalan, pembahasan APBD yang melibatkan komisi serta pengaturan mengenai perjalanan dinas.
Adang Sudirman Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran selaku pimpinan rapat menyampaikan, hasil pembahasan terdiri dari pokok-pokok pikiran DPRD yang dapat terakomodir di RKPD, serta bagaimana menyinkronkannya dengan RKPD, dan juga apakah RKPD dapat dirubah di tahun anggaran berjalan. 
Menurut Adang Sudirman, pokok-pokok pikiran DPRD dihimpun berdasarkan hasil kegiatan reses DPRD ke desa-desa, selanjutnya pokok-pokok pikiran DPRD masuk di RKPD ketika dilaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Selanjutnya musrenbang kecamatan menjadi usulan prioritas, yang selanjutnya pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bahan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Selanjutnya Adang Sudirman mengatakan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan apabila terjadi ketidak samaan dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan perubahan RKPD di tahun 2017 dan 2018 berdasarkan pertimbangan yang ada di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ujar Adang Sudirman.
Sementara itu pembahasan APBD dilaksanakan setelah paripurna penyampaian rancangan APBD oleh pemerintah daerah kepada DPRD dan fraksi-fraksi DPRD setuju untuk dibahas.
Di Kabupaten Pangandaran pembahasan APBD dilaksanakan oleh komisi dengan  SKPD mitra kerja komisi, dan hasilnya disampaikan ke badan anggaran untuk dibahas dengan TAPD dan SKPD.
Sementara itu lanjut Adang Sudirman untuk perjalana dinas luar daerah, luar pulau jawa dilakukan 1 kali untuk komisi, perjalanan dinas luar daerah, luar provinsi 2 kali untuk AKD, serta perjalana dinas luar daerah dalam provinsi 2 kali di AKD.
Sedangkan lama perjalanan dinas menurut Adang, untuk luar pulau jawa selama 4 hari, luar daerah luar provinsi dan dalam provinsi 2 hari untuk 1 objek kunjungan, serta 3 hari untuk 2 objek kunjungan, pungkas Adang.
(Yudhi’s/Humas DPRD)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s