RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN BAPEMPERDA DPRD PANGANDARAN TERHADAP LIMA RAPERDA INISIATIF DPRD

PARIGI – WARTA OTONOMI

ANGGARANRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap 5 ( Lima) buah Rancancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum’at (14/09/2018).

Dalam penyampaian di Rapat Paripurna, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, berdasarkan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Raperda Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Menurut pasal 63 undang-undang yang sama berlaku secara mutatis muntadis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki hak yang sama dalam mengajukan Raperda, sehingga DPRD dengan fungsi pembentukan perda dapat mengajukan Raperda Inisiatif DPRD.

Lebih lanjut Asep Noordin mengatakan, Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran ada 5 (Lima) buah, diantaranya sebagai berikut:

1. Raperda Tentang Badan    Permusyawaratan Desa.
2. Raperda Tentang Kerjasama Daerah.
3. Raperda Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Raperda Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan
5. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan yang mendasari usulan 5 (lima) buah Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2018 adalah :

1. Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan didalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia.


2. Raperda Tentang Kerjasama Daerah.
Dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama daerah dilaksanakan atas dasar pertimbangan efesiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, terutama dalam bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.
Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain.
Pihak lain tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi daerah lain, pihak ketiga dan Lembaga Pemerintah Daerah diluar negeri. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada melalui kerjasama daerah diperlukan regulasi yang mendukung hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menyusun Perda tentang kerjasama daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

3. Raperda Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahan berbahaya dan beracun, atau disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3.
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Maka dari itu DPRD Kabupaten Pangandaran memandang perlu untuk menyusun Raperda tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4. Raperda Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka dibutuhkan suatu aturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

5. Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kegiatan alih fungsi lahan pertanian atau yang biasa disebut konversi lahan, menjadi fenomena yang yang cukup marak terjadi saat ini. Konveksi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan.
Kondisi ini menyebabkan pencapaian target peningkatan produksi beras semakin sulit direalisasikan dan mendorong semakin tingginya tingkat ketergantungan terhadap suplai pangan pokok (beras) dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung semakin meningkat seiring pertambahan penduduk.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya Asep Noordin menyampaikan, dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu untuk melakukan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Pangandaran, sekaligus dilakukan pengkajian dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang dipandang sangat penting dan prioritas untuk direalisasikan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pertanian di Kabupaten Pangandaran.
(Yudhi’s/Humas DPRD Kab.Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s