PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

PARIGI – WARTA OTONOMI

PERUBAHAN APBD (1)Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (13/09/2018).

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H. Iwan M. Ridwan, S.Pd., M.Pd mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang disebabkan karena pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan KUA APBD.

Dimana hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 154 dan pasal 155, serta sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2107 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa kepala daerah menyampaikan dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD kepada DPRD  dalam waktu bersamaan.

Untuk selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu bersamaan pula, sehingga keterpaduan KUPA dan PPAS Perubahan dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten PangandaranTahun Anggaran 2018 ini selain sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, juga merupakan salah satu bagian dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2018, sekaligus sebagai salah satu media evaluasi penilaian kinerja APBD sebelum perubahan, termasuk permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penganggaran daerah dimasa yang akan datang.

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan program kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal. Anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PPKAD sebelum disepakati dengan DPRD.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, secara materil perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dan KUA-PPAS serta antara KUA-PPAS dengan RKPD yang dikonsolidasikan dari seluruh RKA-SKPD  dan RKA-RKPD, sehingga APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Para Kabag, Camat serta tamu undangan lainnya. (Yudhi’s/Humas DPRD Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s