DPRD KAB. PANGANDARAN GELAR PARIPURNA LAPORAN PANSUS II

PARIGI – WARTA OTONOMI

DPRD KAB. PANGANDARAN (2)Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum’at (07/09/2018).

Ketua Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyampaikan hasil pembahasan Pansus II tentang Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025.

Hasil Pembahasan Pansus II menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

DPRD KAB. PANGANDARAN (1)Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Selanjutnya menurut Asep Noordin, kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai budaya, kelestarian dan mutu lingkungan hidup yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, maupun global.

Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) yang meliputi perencanaan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata.

Rippar merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan, ujar Asep Noordin.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, Sekertaris Daerah, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Para Kabag dan tamu undangan lainnya. (Yudhi’s/Humas Setwan DPRD Kab. Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s