DPRD KABUPATEN PANGANDARAN MEMBAHAS LIMA AGENDA RAPAT PARIPURNA

PARIGI – WARTA OTONOMI

DPRD Parigi1 (1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran hari Kamis 16 Agustus 2018 mengagendakan 5 Rapat Paripurna, yang dimulai pukul 09.00 WIB melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, lalu kemudian pukul 11.00 WIB dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 oleh Bupati Pangandaran, pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, selanjutnya pukul 13.00 WIB Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi, dan terakhir Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Tentang APBN. Hadir dalam acara Rapat Paripurna ini Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Para Asisten, Kepala SKPD, Staf Ahli, Para Camat serta Kepala Desa dan tamu undangan lainnya.


DPRD Parigi1Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam penjelasan nya mengenai Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 menjelaskan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 semester 1 serta evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD Tahun 2017, bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD. 

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa perubahan RKPD dan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan nya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 154, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a  Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Angggaran (KUA).
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
d. Keadaan darurat, dan
e. Keadaan luar biasa.
Selanjutnya  Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2018 yang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan bersama unsur pimpinan lainnya. (Yudhi’s/Humas DPRD Kab. Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s