Laporan Ketua Pansus II DPRD Kab. Pangandaran Terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021

Parigi – Warta Otonomi
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tentang Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum’at (27/07/2018).
Ketua Pansus II Alex Nurdin
Foto : Ketua Pansus II Asep Noordin

Ketua Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyebabkan adanya peralihan pada beberapa urusan pemerintah di daerah menjadi urusan pemerintahan di provinsi, antara lain pengelolaan pendidikan menengah dan urusan kehutanan.

Kelanjutan dari momentum tersebut, terjadi pula perubahan di tingkat nasional. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Peraturan tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya perubahan kelembagaan perangkat daerah.
Dengan memperhatikan rangkaian kejadian tersebut, dan mengacu pada diktum kedua intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021, harus dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Selanjutnya Asep Noordin menyampaikan, perubahan RPJMD sebagaimana telah kami sebutkan tadi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Adapun hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (5) dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengalihkan beberapa urusan daerah menjadi urusan provinsi, seperti kehutanan, pendidikan menengah.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah 
4. Hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB ) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus II terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021, Ketua Pansus II Asep Noordin menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara umum Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang disampaikan oleh Yth Bupati Pangandaran kepada DPRD telah memenuhi ketentuan, baik dalam penyusunan maupun dalan penyajian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil pembahasan bersama, serta setelah menghimpun pendapat akhir fraksi dalam rapat sinkronisasi dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari Kamis 26 Juli 2018, para pimpinan fraksi menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Panitia Khusus II, dan pada prinsipnya menyetujui terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD untuk disepakati bersama.
Selanjutnya Asep Noordin Ketua Panitia Khusus II menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut:
1. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan program Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan program prioritas provinsi Jawa Barat.
2. Dalam Rancangan Awal Perubahan RPJMD perlu dijabarkan dari beberapa sudut pandang, yaitu:
a. Sudut pandang ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
b. Sudut pandang sosial dan budaya.
c. Sudut pandang kepentingan fungsi dan  daya dukung lingkungan hidup.
d. Sudut pandang kepentingan percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal di wilayah Kabupaten Pangandaran.
e. Hasil pengendalian dan evaluasi.
3. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 perlu diselaraskan dengan RTRW dimaksud, karena masih diketemukan beberapa dokumen data yang tidak selaras.
4. Dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Pangandaran dan permasalahannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi global, nasional, provinsi dan kabupaten.
b. Perkembangan fiskal Kabupaten Pangandaran.
c. Capaian indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, indeks kualitas lingkungan hidup.
d. Laju inflasi Kabupaten Pangandaran 
e. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangandaran.
f. Tantangan pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan maupun pemerintahan.
g. Isu strategis Kabupaten Pangandaran.
5. Perlu dijelaskan atau dijabarkan pula mengenai perubahan sasaran, strategis dan arah kebijakan.
6. Perlu mencantumkan fokus program prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
7. Dalam Rancangan Awal Perubahan RPJMD dipandang perlu menyertakan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
8. Perlu melengkapi beberapa data dan tabel yang masih belum mutakhir, karena masih adanya dokumen data berdasar pada Tahun 2012-2014.
9. Perlu adanya beberapa revisi data terkait dengan tahun akhir proyeksi, dimana untuk RPJMD cukup sampai dengan tahun 2021.
10. Perlu adanya proyeksi data atau tabel perbandingan dengan target provinsi dan nasional.
11. Perlu adanya agenda pengembangan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama daerah perbatasan wilayah kabupaten yang letaknya berdekatan.
( Yudhi / Humas DPRD Kabupaten Pangandaran )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s