BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN ADAKAN SEMINAR PEMBAHASAN RAPERDA

Parigi – Warta Otonomi
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilaksanakan hari Jum’at (03/08/2018). Menurut Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, pembahasan raperda meliputi Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Raperda Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, serta Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Lebih lanjut Asep Noordin mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2016/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan badan atau lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum, Peraturan Kepala Badan mengacu kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Untuk Raperda Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menurut Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, dalam UU 32/2009, UU 23/2014, PP 101/2014 tidak mendelegasikan kewenangan kewenangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Namun dalam UU 32/2009 diatur kewenangan pemerintah daerah, diantaranya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
Pasal 59 ayat (4) pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, maka perlu mengelola limbah berbahaya dan beracun secara maksimal, sehingga perlu diatur, dikelola dan dikendalikan oleh Peraturan Daerah. Adapun arah kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di daerah dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 dengan memepertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta resiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat melalui pengelolaan limbah B3 sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melindungi kualitas lingkungan dari pencemaran limbah B3, mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah B3 dan mengendalikan pengelolaan limbah B3.
Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol mengacu kepada UU 23/2014 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung ditempat, Perpres 74/2013 menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Permendag 20/2014 melaksanakan pengendalian dan pengawasan munuman beralkohol dengan membentuk tim terpadu.
Menurut Asep Noordin Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran, dibuatnya raperda tentang minuman beralkohol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan, memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan perizinan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perizinan, dan Perda Nomor 42 Tahun 2016 tentang kebersihan, ketertiban dan keamanan.
( Yudhi /  Humas DPRD Kabupaten Pangandaran )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s