RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. PANGANDARAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Parigi – Warta Otonomi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, melaksanakan Rapat Paripurna mengenai Penetapan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah, dilanjutkan Penjelasan Bupati terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019, serta Rancangan  Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan 5 (Lima) buah Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Selasa (24/07/2018).
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H. Iwan M Ridwan mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2017 menyimpulkan :
(1). Secara umum rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 yang disampaikan oleh Bupati Pangandaran kepada DPRD telah memenuhi ketentuan, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2). Dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2017, secara umum relatif baik.
(3). Berdasarkan hasil pembahasan bersama, serta setelah menghimpun pendapat akhir fraksi dalam rapat sinkronisasi dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari senin 23 Juli 2018, para pimpinan fraksi menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Badan Anggaran dan pada prinsipnya menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaa  APBD Tahun Anggaran 2017 unruk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H. Iwan M Ridwan menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :
(1). Dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaa  BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 kami harapkan Yth. Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran agar lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur pemerintah diseluruh SKPD, baik segi pengelolaan aset maupun dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pangandaran.
(2). Beberapa temuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017, baik dari sistem pengendalian internal maupun dari kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar segera diselsaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
(3). Pelaksanaan beberapa kegiatan yang menggunakan kontrak tahun jamak agar memperhatikan landasan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 54a dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
(4). Berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri  Nomor: 910/1866/SJ tentang pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kami harapkan agar seluruh SKPD melaksanakan surat edaran dimaksud.
(5). Pemerintah daerah agar lebih teliti dan cermat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya program dan kegiatan yang anggarannya berasal dari DAK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(6). Agar dipertimbangkan dan dikaji kembali mengenai beberapa target pendapatan yang tidak tercapai untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki, dilandasi oleh perhitungan potensi dan kondisi yang realistis.
(7). Dalam rangka percepatan dan kualitas pekerjaaan yang baik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran hendaknya melakukan proses pelelangan sesegera mungkin sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik sudah dimulai sejak triwulan pertama.
(8). Perlu evaluasi yang menyeluruh dan cermat terhadap rekanan yang bermasalah, disertai pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(9). Realisasi anggaran pembangunan yang didanai dari DAK atau bantuan provinsi perlu menjadi perhatian penting, sehingga anggaran betul-betul dipergunakan secara efesien dan efektif, tidak ada anggaran di akhir tahun yang tidak terserap atau tidak dapat dibayar karena keterlambatan administrasi.
(10). Dari aspek pendapatan daerah masih perlu sinkronisasi terhadap pengelolaan pendapatan retribusi wisata, khususnya retribusi wisata, parkir dan sampah baik sinkronisasi data maupun sinkronisasi pengelolaannya, karena retribusi tersebut dikelola oleh beberapa SKPD.
(11). Dari aspek belanja daerah beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
A. Berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI di Kabupaten Pangandaran masih lemah dalam sistem pengendalian internal, oleh karena itu sisrem pengendalian internal supaya lebih ditingkatkan khususnya dalam kas di bendahara, pengelolaan barang persediaan obat, bahan medis habis pakai dan alat vaksin serta pengelolaan pendapatan asli daerah.
B. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI masih terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di beberapa SKPD.
C. Segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI khususnya dalam bidang administrasi, karena berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran dari 43 rekomendasi sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 baru ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi dan sisanya 14 rekomendasi masih dalam proses, selanjutnya agar segera menindaklanjuti temuan keuangan karena dari 10 rekomendasi baru 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti.
(12). Pengelolaan penatausahaan aset agar lebih ditingkatkan lagi dan diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola aset agar tidak menjadi temuan berulang setiap tahun.
(Yudhi’s / Humas DPRD Kabupaten Pangandaran)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s