RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG LPJ BUPATI APBD TAHUN 2017

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG LPJ BUPATI APBD TAHUN 2017

Parigi, Warta Otonomi.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dalam acara Penyampaian Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran, dilaksanakan pada hari Senin ( 02/07/2018) bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran.
Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata  menyampaikan, bahwa dalam pasal 320 ayat 1 UU Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 pasal 298 ayat 1, antara lain menegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selanjut nya Jeje mengatakan, bahwa APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017 telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kita patut bersyukur karena opini WTP ini merupakan prestasi yang kedua kalinya, ungkap nya.
Realisasi pendapatan tahun 2017 berdasarkan sumber pendapatan nya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.83,59 Milyar atau mencapai 85,18% dari target tahun 2017 sebesar Rp.98,13 Milyar.
Disisi belanja, realisasi belanja berdasarkan pos pengeluaran nya adalah sebagai berikut:
1. Realisasi belanja operasi sebesar Rp.688,71 Milyar atau  mencapai 95,89% dari anggaran Tahun 2017 sebesar Rp.718,20 Milyar.
2. Realisasi belanja modal sebesar Rp.426,92 Milyar atau mencapai 93,95% dari anggaran Tahun 2017 sebesar Rp.454,42 Milyar.
3. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp.0,00 atau NIHIL.
Realisasi transfer sebesar Rp.192,11 Milyar atau 98,95% dari target Rp.194,16 Milyar yang terdiri dari:
1. Transfer bagi hasil yang mencapai Rp.6,69 Milyar atau 92,87% dari target Rp.7,20 Milyar.
2. Transfer bantuan keuangan sebesar Rp.185,42 Milyar atau 99, 18% dari target sebesar Rp.186,95 Milyar.
Sehingga selisih antara realisasi pendapatan Rp.1,26 Triliun dan realisasi belanja dan transfer Rp.1,30 Triliun terdapat defisit sebesar Rp.43,06 Milyar.
Selanjutnya Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2017. Nilai aset sebesar Rp.1,76 Triliun terdiri dari:
1. Aset lancar sebesar Rp.86,61 Milyar
2. Inventasi jangka panjang sebesar Rp.0,00
3. Aset tetap sebesar Rp.1,52 Triliun
4. Dana cadangan sebesar Rp.0,00, dan
5. Aset lainnya sebesar  Rp.158,24 Milyar
Diakhir penyampaian LPJ Jeje mengatakan bahwa upaya pencapaian target pendapatan dan efesiensi dalam belanja maupun pembiayaan yang dapat menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.28,95 Milyar merupakan usaha maksimal kita semua pada Tahun 2017.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran, Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Para Kabag, Camat dan tamu undangan lain nya.
Yudhi/Humas DPRD Kabupaten Pangandaran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s