DPRD KABUPATEN PANGANDARAN ADAKAN WORKSHOP ANGKATAN KE-2 TAHUN 2018

Parigi WO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, mulai tanggal 6 Juni sampai tanggal 8 Juni 2018 melaksanakan kegiatan workshop angkatan ke-2 yang bertempat di Hotel Aston Pasteur Bandung. Kegiatan workshop dengan tema “Peran dan Fungsi DPRD dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomer 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomer 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomer 171.2/Kep.1595-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomer 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, Surat Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomer B-346.2/Un.05/V.2/PP.00-9/05/2018 Perihal Undangan Workshop DPRD Kabupaten Pangandaran.
IMG-20180622-WA0034
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran H. Iwan M. Ridwan, S.Pd., M.Pd, kegiatan workshop yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Anggota DPRD.
Sementara itu hasil yang dicapai setelah kegiatan workshop yaitu, adanya peningkatan dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terkait Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2010.
Selanjutnya Iwan mengatakan dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas perda bersama kepala daerah, serta mengajukan usul raperda.
Dalam hal anggaran, pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap raperda tentang APBD yang diajukan kepala daerah, membahas KUA dan PPAS yang disusun kepala daerah, membahas raperda tentang APBD perubahan, APBD dan pertanggungjawaban APBD bersama kepala daerah.
Untuk fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan bupati/walikota.
Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketiga fungsi dijalankan dalam rangka Representasi Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota, serta menjaring aspirasi masyarakat ujar nya.
Dalam fungsi dan peran DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mengacu kepada dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD, yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Perpres No.87 Tahun2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang – undangan, Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan uang daerah, yang terakhir dirubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, Permendagri No.11 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Lebih lanjut Iwan mengatakan, tahapan pembentukan peraturan daerah yaitu: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.
Dalam hal pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
Masukan dari masyarakat dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, Sosialisasi, Seminar, Lokakarya dan atau Diskusi, pungkasnya.
Hal terakhir yang menjadi materi pembahasan dalam workshop adalah Penjabaran PP No.12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Landasan Yuridis Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota yaitu, UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal : 156, 163, 165, 168; 173, 175, 185, 186, 200.
Berdasarkan pasal 132 dan 186 Tata Tertib DPRD memuat ketentuan tentang, Pengucapan sumpah/janji, Penetapan Pimpinan, Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan, Jenis dan Penyelenggaraan Rapat, Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota, Pembentukan susunan, serta tugas dan wewenang Alat Kelengkapan, Penggantian antarwaktu anggota, Pembuatan Pengambilan Keputusan, Konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat, Pengaturan Protokoler dan Pelaksanaan tugas kelompok pakar/akhli. (Yudhi/Humas Setwan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s