KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA DI DESAK SEGERA PERIKSA BUPATI HALMAHERA BARAT

Makuku Utara WO —  Bupati Halmaera Barat dianggap keranjingan karena meminjam uang melalui Bank pembangunan Daerah Maluku (BPD Maluku)  sebesar Rp.150 milyar dan menjadi sorotan karena pinjaman sebesar itu tanpa melalui pengesehan sehingga menuai protes.

bupar

Seharusnya setiap pinjaman harus melalui mekanisme dan harus di lakukan pengesahan atau tidak mendahulukan pengesahan, tindakan dan perbutan Danny Misi Bupati Halmahera Barat Maluku Utara dianggap melawan hukum dan melanggar aturan, sehingga di minta kepada pihak penegak hukum untuk mengusutnya. Pinjaman sebesar itu sama hal menggadaikan Kabupaten Halmahera Barat ujar warga Jailolo.

Walaupun pinjaman itu tujuannya unuk menyelasikan utang piutang pihak ketiga serta membayar berbagai tunjangan kepada dokter, pemerintah Desa, tunjangan kesehatan dan tunjangan DPRD lainnya. Namun tata cara dalam peminjaman sangat keliru tegas Lembaga Bantuan Hukum Marimoi.  Seharusnya Bupati Dany Misi harus patuh dan taat kepada peraturan pemerintah nomor.30 tahun 2011 yang mengatur tata cara pinjaman.

Di akui pula bahwa  pada waktu melakukan peminjaman pihak DPRD setempat tidak di libatkan, sehingga  pihak DPRD pun turut menyoroti ulah Bupati.  Atas ulah seenaknya Bupati, sehingga kejaksaan Tinggi di Desak untuk segera memeriksa Bupati . Atas desakan tersebut kejaksaan tinggi bersiap turun tangan, rencana turun tangannya pihak kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memeriksa Danny Misi mendapat acungan jempol. Pihak lembaga bantuan Hukum Marimoi pun  mengapresiasi Kejaksaan tinggi siap menelusuri lekuk lekuk penggunaan pinjaman sebesar Rp. 150 milyar tersebut,- Pihak Bank Pembangunan daerah Maluku di jailolo Halmahera barat pun tanpa tanggung tanggung mengaulkan permintaan pinjaman yang di minta oleh Bupati.

Mungkin karena Deny Misi sebagai penguasa tunggal di Halmahera Barat sehingga semudah itu mencairkan dana pinjaman walaupun tidak melalui prosedur. Dangan dasar ini lah sehingga  Bupati layak untuk di periksa dan dimintai pertanggung jawaban. Mekanisme yang benar untuk meminjam uang di mana saja baik di bank seharusnya di lakukan pembahasan bersama Dewan perwakilan rakyat daerah, hal ini sudah  diatur dalam undang undang.Untuk diketahui bahwa piak DPRD lah yang hars mengawasi dalam setiap penggunaan anggaran dan pendapatan pendapatan dan belanja daerah kata beberapa anggota DPRD yang sempat di mintai keterangan.

Lain lembaga bantuan Hukum, lain pula advokat Paradi turut menyatakan salut dan mendukung pihak kejaksaan tinggi  mengusut dan memeriksa Bupati Dany Misi Bupati Halmahera Barat. Ini sangat penting guna mengetahui untuk apa dan di apakan uang sebesar itu. Ibi harus di usut tuntas ujar M Sanusi Taran Ketua Advokasi Hukum dan Ham. Bila perlu pihak Kejaksaan Tunggi harus mengganden Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPK-P) untuk mengaudit pinjaman pemerintah Kabupaten Hamahera Barat yang diambil di Bank pembangunan Daerah Maluku di Jailolo.

Sekali lagi ujar suber resmi menyebutkan sangat di sayangkan karena dana pinjaman dari Bank sudah cair  dengan mendahului pengesahan. Sejumlah awak media yang berusaha menemui Bupati guna engkonfirmasikan pada tanggal. 16 april 2018, tidak berhasil, menurut beberapa stafnya mengatakan Bupati lagi sibuk, sementara Humas dan protokoler tidak bisa berbuatb apa apa,karena hal tersebut belum dan tidak diketahui pasti.

Rupanya  dana pinjaman yang di lakukan oleh Bupati telah menjadi perdebatan sengit, bahkan Bupati Danny Missi pun dengan tegas mengatakan pinjaman yang di ambil melalui bank pembangunan daerah Maluku di Jailolo sudah memenuhi prosedur, bahkan mencotohkan kalau melakukan kredit motor di dealer, harus melampirkan copy KTP, dan Kartu keluarga. Begitu juga kredit yang kami lakukan di Bank pembangunan daerah Maluku telah memenuhi syarat dan melalui prosedurs dengan peretujuan kementeruan kata Danny misi menepis tudingan bahwa dirinya telah menyalahi  aturan dalam  melakukan kredit.

Kami beranikan  diri melakukan pinjaman karena telah di setujui oleh Departemen dalam negeri, serta di rekomondasikan oleh  Kementerian keuangan katanya. Dengan jujur bupatai mengakui bahwa awalnya mengajukan pinjaman senilai Rp.198 milyar, tapi yang di setujui oleh pihak Bank hanya sebesar Rp.159.5 milyar. Dan itu sudah di cairkan ke kas  Daaderah lanjut Dany secra terbuka. Dia pun membantah kalau anggaran itu di cairkan dengan mendahului  APBD 2018, Kalau hal itu cair sebelumnya, maka tidak akan mungkin depertemen Dalam negeri menyetujuinya.  Jelasnya pula pinjaman in sama sekali tidak bermasalah ujar Dany menambahkan. Kami akui bahwa pihak pihak tertentu yang sengaja menggoyang seakan akan pinjaman itu secara sepihak

Namun demikian phak kejaksaan tinggi Maluku utara telah melakukan pemanggilan beberapa pejabat kaitan dengan pinjaman tersebut, pemanggilan sejumlah pejabat pemkab Halmahera Barat untuk di periksa dan dimintai keterangan. Adapun pejabat yang di periksa diantaranya  Kepala bank pembangunan Daerah Maluku di jailolo Frengky Pattiasina , dan  Syahril bdurajak sekda, Ketua bappeda Sayuti Djama, serta kepala Badan pengelola keuangan dan asset daerah  C, Ahmad, termasuk sekretaris Dewan Hajijah.S. di susu dengan kepala bidang kas daerah  Muhammad Marasabessy, pemeriksaan di lakukan oleh aparat kejaksaan Tinggi melalui Tim intelijen kejaksaan tinggi Maluku Utara. (abn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s