Pulang pisau WO-– Penarikan aset daerah kabupaten Pulang Pisau khususnya kendaraan roda empat dan roda dua diduga ada kaitanya dengan unsur-unsur politik. Menurut Dr.Frans yang juga merupakan mantan Direktur Rumah Sakit Pulang Pisau saat dimintai tanggapanya di Rumah Dinas Istrinya baru-baru ini. Menurutnya,  beredarnya berita penarikan paksa mobil dinas oleh pihak SATPOL PP dan pihak-pihak terkait wajib dipertanyakan. Beliau mengakui, seyogyanya sesuai regulasi orang yang sudah purna tugas seperti dirinya agar mengembalikan aset daerah seperti mobil dinas kepada pemerintah daerah, akan tetapi ada beberapa pertimbangan kenapa kendaraan tersebut belum dikembalikan yaitu, mobil dinas bisa dipinjam oleh purna tugas dan pihak umum atau purna tugas bisa memiliki kendaraan tersebut secara pribadi dengan cara proses pelelangan.

Dijelaskanya, dalam penarikan mobil dinas tersebut, maka akan ada komonikasi tentang beberapa hal yang berkaitan tentang aset-aset tersebut. apabila dalam komonikasi tersebut terdapat kejanggalan, maka jelas hal ini ada hubungannya dengan unsur-unsur politik. Perlu dipertanyakan kinerja Sekda, apakah penarikan ini secara menyeluruh atau hanya sebagian saja yang ditarik, karena selama ini banyak yang  sudah lama purna tugas tapi masih tetap menggunakan kendaraan Dinas,  seperti H.Nordin mantan anggota DPRD yang sudah purna tugas dari Partai Golkar, bahkan mobil dan sepeda motor dinasnya dari plat merah dirubah menjadi plat hitam.

Kemudian ada Pak Nadia Nepi juga sudah lama purna tugas, sebelumnya menjabat sebagai Kadis dan sekarang menjadi salah satu Wakil dari Parta Golkar. Selain itu masih ada Pak Karlin yang saat ini masih menggunakan Kendaraan Dinas walaupun sudah Purna Tugas, demikian juga dengan kendaraan operasional Istri Mantan Wakil Bupati Daryus dan kendaraan Dinas Milik Okto Beriman yang merupakan mantan Kepala Dinas Dukcapil. Hingga saat ini masih banyak yang menggunakan kendaraan Dinas walaupun sudah Purna Tugas. Menurut Dr.Frans, penghargaan yang diterima oleh Bupati yang sekarang yaitu penilaian WTP patut dipertanyakan, kuat dugaan kalau WTP tersebut didapat dengan merekayasa administrasi salah satunya mengenai aset Pemda dan tata kelola SKPD atau OSPD ‘ujarnya’. (Darto)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s