Dalam Sorotan, Pembangunan RKB/RPL SDN Sukamaju 2 Tidak Sesuai RAB

Depok WO — Pembangunan RKB/RPL SDN Sukamaju 2 Depok yang dikerjakan oleh PT. Pandumaan Hotmacipta dengan anggaran Rp. 1.064.960.000 dikerjakan tidak sesuai dengan RAB yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hasil investigasi Warta Otonomi dilapangan, banyak item pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, seperti pekerjaan pemasangan keramik dan Plafon.

Sesuai dengan RAB keramik yang dipasang seharusnya Merk Granito ukuran 60×60 namun dilapangan yang terpasang adalah keramik dengan Merk Garuda Tile. Hasil penelusuran Warta Otonomi, harga kedua keramik tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan, dimana harga keramik dengan Merk Granito jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan keramik Merk Garuda Tile dengan selisih harga Rp. 100.000,-

Demikian juga halnya dengan pekerjaan Plafon GRC uk 4mm, hasil Investigasi dilapangan menunjukkan kalau Plafon yang dipasang oleh rekanan dalam hal ini PT. Pandumaan Hotmacipta juga tidak sesuai dengan RAB, dilapangan yang dipasang adalah Plafon GRC uk 3.5mm dengan Merk Versa padahal sesuai RAB seharusnya yang dipasang adalah Plafon Merk Kalsi uk 4mm.

Terjadinya penyimpangan jelas bukan tanpa alasan, kuat dugaan kalau selama ini telah terjadi kerjasama antara konsultan pengawas dengan rekanan PT. Pandumaan Hotmacipta atas restu pejabat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, hal ini bertujuan untuk mencari atau bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Saat hal ini di konfirmasi, Sriyanto (PPTK) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tidak bersedia memberikan komentar, hal ini semakin memperkuat dugaan kalau selama ini telah terjadi kongkalikong antara rekanan dengan oknum pejabat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Demikian juga halnya dengan Dadan (PPK) hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan.

Samsul, SH., Sekjen LSM Satria Bangsa saat diminta tanggapannya mengatakan kalau hal seperti itu sudah bukan rahasia lagi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, itu bukan barang haram lagi, sudah menjadi tradisi ‘ujarnya’. Selama ini banyak oknum pejabat di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, me-loby rekanan dengan maksud agar berbagi keuntungan. Jadi, yang terjadi di Depok sudah bukan hal baru, anehnya selama ini Kejaksaan Negeri Kota Depok atau Aparat Hukum setempat selalu diam, tidak pernah bertindak, padahal kejadian seperti yang terjadi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok sudah sangat sering dilaporkan oleh teman-teman LSM, namun laporan tersebut selalu di-peti-es-kan oleh Kejaksaan Negeri Depok, ini ada apa? ‘ujar Samsul’ menutup pembicaraan. (JS)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s