RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

Parigi WO — Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, telah mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, DPRD telah membuat peraturan daerah inisiatif dewan tahun 2018. Peraturan daerah hak inisiatif dewan itu terdiri dari 5 RAPERDA, yakni :

1. Raperda tentang kerjasama daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

2. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Raperda ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Raperda tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup/ membahayakan lingkungan hidup.

5. Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Raperda ini bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. (YudhiRasdian)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s