Salah Gunakan Jabatan, Lurah Senen diduga terlibat KKN

Jakarta WO – Lurah merupakan garda terdepan dalam bidang pelayanan terhadap Masyarakat, untuk itu setiap tahunnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucurkan anggaran yang cukup besar untuk menunjang kinerja kelurahan. Hal ini bertujuan agar pelayanan terhadap Masyarakat tidak terkendala dengan harapan bisa berjalan optimal.

Namun pada prosesnya, banyak oknum pejabat di kelurahan yang menyalah gunakan jabatan dan wewenangnya untuk mencari atau/untuk memperkaya diri sendiri, seperti halnya yang terjadi di kelurahan Senen – Jakarta Pusat. Hasil investigasi yang dilakukan oleh WO dan juga informasi yang berkembang dari Masyarakat bahwa sebagian besar kegiatan di kelurahan Senen dikerjakan tidak sesuai spesifikasi atau aturan yang sudah ditentukan, hal ini jelas berpengaruh besar terhadap hasil yang akan didapatkan.

Hal ini tercermin dari beberapa item pekerjaan pengadaan perlengkapan PPSU seperti halnya pengadaan Jas Hujan. Hasil investigasi kami di lapangan bahwa Jas Hujan yang diadakan oleh Rekanan Kelurahan Senen tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 225 tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja Pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum tingkat Kelurahan, hal ini dikarenakan kualitas Jas Hujan yang diadakan oleh Kelurahan Senen tidak sesuai dengan mutu dan harga yang sudah ditentukan. Penelusuran Warta Otonomi di lapangan, Jas Hujan yang ada di kelurahan Senen adalah Jas Hujan dengan mutu dan harga terendah yaitu Rp. 88.000 sangat jauh dari harga yang ada pada DPA dan yang dibayarkan kepada rekanan yaitu Rp. 265.000.

IMG-20171122-WA0008
Jas Hujan yang diadakan oleh Kelurahan Senen, Harga Rp. 88.000,-
IMG-20171122-WA0011
Jas Hujan Sesuai Pergub No. 225 Tahun 2015 mendekati harga DPA.

Informasi yang diterima WO, terjadinya mark-up dikarenakan adanya kewajiban dari setiap rekanan yang mendapatkan pekerjaan untuk menyetorkan 15 – 20 % terhadap oknum pejabat Kelurahan Senen atas Restu dari Lurah sebagai sukses fee. Bahkan ada dugaan bahwa sebagian besar kegiatan di kelurahan Senen yang dikerjakan oleh rekanan terindikasi mark-up, hal ini diakibatkan oleh tidak adanya perbandingan harga atau survey harga pasar yang dilakukan oleh Kelurahan Senen, sehingga harga tertinggi yang ditawarkan oleh rekanan menjadi acuan pada saat pelaksanaan dan SPJ yang dibuat oleh rekanan.

Saat hal ini dikonfirmasikan, Alfalas (Lurah Senen) tidak bersedia untuk memberikan keterangan demikian juga halnya dengan Walikota Jakarta Pusat (Mangara Pardede) hingga saat ini masih enggan untuk memberikan komentar.

Samsul, SH (Sekjen LSM Satria Bangsa) saat dimintai tanggapannya mengutarakan kalau selama ini pengadaan barang lewat pihak ketiga sudah menjadi bancakan untuk memperkaya Lurah dan Kroninya, sehingga selama ini yang mendapat kerjaan di kelurahan adalah rekanan binaan yang bersedia untuk menyetorkan 15 – 20 % ‘ujarnya’. Ditambahkannya, selama ini Inspektorat DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, harusnya sebagai pengawasan yang melekat Inspektorat lebih teliti pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan, jangan menjadikan pemeriksaan sebagai ajang silaturahmi ‘tuturnya’.

Samsul, SH berharap agar Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) mengevaluasi kembali kinerja para lurah, sehingga apa yang terjadi di Kelurahan Senen kedepannya tidak terjadi lagi. (JS)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s