Pekerjaan peningkatan jalan Desa Samparwadi, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Serang WO-Kegiatan pembangunan jalan Desa Samparwadi dengan volume panjang 535 meter persegi dan lebar 3 meter persegi. Nomor kontrak 620/15.PK.1756245.U/SPK/JL.DS- SMPRWD/PPK-BM/DPUPR/2017, tanggal kontrak 10 Oktober 2017 waktu pekerjaan 83 hari kalender dengan anggaran mencapai Rp 450,000,000; dimana anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (DAU-APBD) Kabupaten Serang, tahun anggaran 2017. PT RAMAHESALINTA selaku pihak pelaksana dan PT BAKU CIPTA KREASI selaku konsultan pengawas.

Pantauan WO dilokasi, pekerjaan dikerjakan asal jadi oleh rekanan pasalnya, jalan yang baru dibangun tersebut kini tampak retak-retak rigid pavement (betonisasi, red) yang sudah digelar, bahkan hampir diseluruh gelaran beton retak bervariatif.

Saat dikonfirmasi via What Shapp pribadinya pelaksana dari PT RAMAHESALINTA tidak ada tanggapan sama sekali. Ditempat terpisah, warga Desa Samparwadi sangat menyanyangkan hasil kerjaan betonisasi. Warga menilai jika hasil pekerjaan yang belum apa-apa sudah retak. Bahkan warga sekitar yakin kalau tidak lama lagi jalan tersebut akan rusak parah, ini aja belum apa apa sudah retak, apa lagi nantinya kalau sudah dilalui kendaraan ‘ujar Nanang’ warga yang tempat tinggalnya berada didekat lokasi proyek.

samparwadi

Informasi yang di dapat dari Masyarakat, kontraktor sengaja mengerjakan dengan tidak menggunakan teknis yang benar, bisa bapak lihat sendiri kan hasilnya bagaimana, Retakan hampir di semua hamparan jalan beton ini,” pungkasnya.

Terjadinya retakan diduga karena jenis mutu beton yang tidak sesuai, bahkan diduga kuat rekanan dengan sengaja memasang besi beton yang tidak sesuai ukuran, masalah lainya ketebelan beton jalan tersebut diduga tidak sesuai dengan RAB.

Menanggapi hal tersebut, Ansori Suteja Anggota BPI KPN PA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengguna Anggaran Republik Indonesia) Banten. Jika pekerjaan yang sedang dilakukan pihak DPUPR pada 2017 hampir semuanya bermasalah.

“Para kontraktor (pelaksana-red) peningkatan jalan kabupaten dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki spesifiksi teknis, wajar hasil dari pekerjaannya kerap bermasalah,” kata Ansori.

samparwadi-2

Lebih lanjut Ansori mengungkapkan, bukan hanya soal pelaksana yang non teknik yang dipekerjakan. Sistem kontrak yang lakukan juga diduga masih ada sistem  jatah  (fee Sukses-red)  15%. Akhirnya, rekanan tidak mengutamakan kualitas, namun untung.

“Karena sistem LPSE tidak menjamin adanya oknum yang masih kerap bermain bisa kita lihat, di berapa paket pekerjaan yang bermasalah yang sedang dilakukan DPUPR Kabupaten Serang. Jadi kontrol rekan-rekan media hanya jadi konsumsi pejabat PPK dengan alasan akan di tindak, namun tidak pernah dilakukan kontrol yang baik. Jika memang DPUPR transparan dalam menjalankan program, tidak akan terjadi kesalahan teknis dalam progres pembanguan tersebut,” pungkasnya. (M fahry)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s